Jumat, 17 Mei 2019

MAKALAH

“Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”

DOSEN PENGAJAR :

H. Dian Agus Ruchliyadi S.Pd M.Pd

Di Susun Oleh :

Putri Intan Sari

1610112220019

(A1)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil ‘Alami, Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam. Atas segala karunia nikmatNya sehingga saya dapat menyusun makalah ini dengan sebaik baiknya. Makalah yang berjudul “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan” disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Filsafat Pancasila.

Makalah ini berisi tentang penegakan hukum yang benar agar menciptakan keadilan. Meski telah disusun secara maksimal, namun penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian.

Besar harapan saya makalah ini dapat menjadi refrensi ataupun bahan bacaan bagi teman-teman mahasiswa maupun masyarakat umum.

Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga pembaca dapat mengambil manfaat dari karya ini.

Banjarmasin, Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

COVER...............................................................................................................................

KATA PENGANTAR....................................................................................................... i

DAFTAR ISI.................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................................

A. Latar Belakang..................................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah................................................................................................ 2

C. Tujuan Penulisan.................................................................................................. 2

BAB II PEMBAHASAN...................................................................................................

A. Hukum Sebagai Sistem........................................................................................ 3

B. Prinsip Penegakan Hukum................................................................................... 5

C. Nilai-Nilai Dasar Hukum...................................................................................... 7

D. Sumber Wibawa Hukum...................................................................................... 9

BAB III PENUTUP............................................................................................................

A. Kesimpulan.......................................................................................................... 12

B. Saran.................................................................................................................... 12

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................... 13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat Penegakan Hukum Sebagai Peluang (Zudan Arif Fakrulloh) tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa masalah-masalah hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “law in action” bukan pada “law in the books”.

Pada saat ini dapat mengamati, melihat dan merasakan bahwa penegakan hukum berada dalam posisi yang tidak menggembirakan. Masyarakat mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, merebaknya mafia peradilan, pelanggaran hukum dalam penelilaan APBN dan APBD di kalangan birokrasi.

Daftar ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum semakin bertambah panjang apabila membuka kembali lembaran-lembaran lama seperti kasus Marsinah, kasus wartawan Udin, kasus Sengkon dan Karta, kasus Tanah Keret di Papua dan lain-lainnya.

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum diatas telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum. Mungkin benar apabila dikatakan bahwa perhatian masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum telah berada pada titik nadir. Hampir setiap saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum kita. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum. Bagaimanapun juga masih banyak warga masyarakat yang tetap menghormati putusan-putusan yang telah dibuat oleh penegak hukum.

Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.

Persoalannya tidak akan berhenti hanya sebatas munculnya opini publik, melainkan berdampak sangat luas yaitu merosotnya citra lembaga hukum di mata masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan luntur dan mendorong munculnya situasi anomi. Masyarakat kebingungan nilai-nilai mana yang benar dan mana yang salah.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang akan dibahas pada makalah ini yaitu :

1. Apa fungsi hukum sebagai subagai sistem?

2. Apa prinsip penegakan hukum?

3. Apa saja nilai-nilai dasar hukum?

4. Darimana Sumber Wibawa Hukum ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu :

1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana

2. Menambah wawasan bagi teman-teman mahasiswa dan masyarakat umum

3. Menambah refrensi mahasiswa (i) dan masyarakat umum

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hukum Sebagai Sistem

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (codes of rules) dan peraturan (regulations), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (procedure) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dan budaya hukum (legal structure).

Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea). Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama.

Banyak sub budaya dari suku-suku yang ada, agama, kaya, miskin, penjahat dan polisi mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang paling menonjol adalah budaya hukum dari orang dalam, yaitu hakim dan penasehat hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri, karena sikap mereka membentuk banyak keragaman dalam sistem hukum. Setidak-tidaknya kesan ini akan mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat.

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (law is governmental social control), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.

Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua tahu ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya, praktek suap dan KKN sering terjadi dalam tirani birokrat.

Maka untuk memperbaiki harus ada kontrol yang dibangun dalam sistem. Dengan kata lain, hukum mempunyai tugas jauh mengawasi penguasa itu sendiri, kontrol yang dilakukan terhadap pengontrol. Pemikiran ini berada di balik pengawasan dan keseimbangan (check and balance) dan di balik Peradilan Tata Usaha Negara, Inspektur Jenderal, Auditur dan lembaga-lembaga seperti, KPK, Komisi Judisial. Kesemuanya ini harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dari pihak penguasa.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (Werkelijkheid) yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (law in book’s), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (living law). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (legal culture), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

B. Prinsip Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosopis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidak-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis.

Melalui pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, harus dilihat secara konstekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik. Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.

Substansi undang-undang sebaiknya disusun secara taat asas, harmoni dan sinkron dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu harus dilakukan dengan mengabstraksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 kemudian menderivasi, yakni menurunkan sejumlah asas-asas untuk dijadikan landasan pembentukan undang-undang. Semua peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan secara sektoral oleh departemen-departemen yang bersangkutan harus serasi dan sinkron dengan ketentuan undang-undang. Perlu kita maklumi bahwa banyak peraturan undang-undang sering tidak berpijak pada dasar moral yang dikukuhi rakyat, bahkan sering bertentangan.

Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Aristoteles dalam buah pikirannya “Ethica Nicomacea” dan “Rhetorica” mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (Ethische theorie). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim

C. Nilai-Nilai Dasar Hukum

Berdasarkan anggapan tersebut di atas maka hukum tidak dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai sahnya suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang lain.

Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.. Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat suatu Spannungsverhaltnis (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

Keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturannya barulah merupakan satu segi, bukan merupakan satu-satunya penilaian, tetapi lebih dari itu sesuai dengan potensi ketiga nilai-nilai dasar yang saling bertentangan. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturannya, bisa saja dinilai tidak sah dari kegunaan atau manfaat bagi masyarakat.

Dalam menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa konkrit atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat (Werkelijkheid), bukanlah merupakan hal yang mudah, karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum itu. Oleh karena itu dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan kesebandingan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan yang demikian ini akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap efektivitas bekerjanya peraturan hukum dalam masyarakat. Misalnya; seorang pemilik rumah menggugat penyewa rumah ke pengadilan, karena waktu perjanjian sewa-menyewa telah lewat atau telah berakhir sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Tetapi penyewa belum dapat mengosongkan rumah tersebut karena alasan belum mendapatkan rumah sewa yang lain sebagai tempat penampungannya. Ditinjau dari sudut kepastian hukum, penyewa harus mengosongkan rumah tersebut karena waktu perjanjian sewa telah lewat sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Apakah hal ini, dirasakan adil kalau si penyewa pada saat itu belum ada rumah lain untuk menampungnya? Dalam hal ini, hakim dapat memutuskan: memberi kelonggaran misalnya selama waktu 6 (enam) bulan kepada penyewa untuk mengosongkan rumah tersebut. Ini merupakan kompromi atau kesebandingan antara nilai kepastian hukum dengan nilai keadilan, begitu juga nilai manfaat atau kegunaan terasa juga bagi si penyewa yang harus mengosongkan rumah tersebut.

Adalah lazim bahwa kita melihat efektifitas bekerjanya hukum itu dari sudut peraturan hukumnya, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah dan hubungan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu, didasarkan kepada peraturan hukumnya. Tetapi sebagaimana dicontohkan di atas, jika nilai kepastian hukum itu terlalu dipertahankan, maka ia akan menggeser nilai keadilan.

Kalau kita bicara tentang nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai tuntutannya adalah semata-mata peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Pada umumnya bagi praktisi hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja atau melihat dari sumber hukum yang formil.

Sebagaimana diketahui undang-undang itu, tidak selamanya sempurna dan tidak mungkin undang-undang itu dapat mengatur segala kebutuhan hukum dalam masyarakat secara tuntas. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak ada ataupun tidak sempurna. Keadaan ini tentunya menyulitkan bagi hakim untuk mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat membiarkan perkara tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan sama sekali.

D. Sumber Wibawa Hukum

Dalam pikiran para yuris, proses peradilan sering hanya diterjemahkan sebagai suatu proses memeriksa dan mengadili secara penuh dengan berdasarkan hukum positif semata-mata. Pandangan yang formal legistis ini mendominasi pemikiran para penegak hukum, sehingga apa yang menjadi bunyi undang-undang, itulah yang akan menjadi hukumnya.

Kelemahan utama pandangan ini adalah terjadinya penegakan hukum yang kaku, tidak diskresi dan cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukum. Proses mengadili – dalam kenyataannya – bukanlah proses yuridis semata.

Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosial tertentu.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Marc Galanter di Amerika Serikat dapat menunjukkan bahwa suatu putusan hakim ibaratnya hanyalah pengesahan saja dari kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak. Dalam perspektif sosiologis, lembaga pengadilan merupakan lembaga yang multifungsi dan merupakan tempat untuk “record keeping”, “site of administrative processing”, “ceremonial changes of status”, “settlementnegotiation”, “mediations and arbitration”, dan warfare.

Produk dari pengadilan adalah putusan hakim. Dari sinilah awal dapat dibangunnya wibawa hukum. Dalam putusan hakim, wibawa hukum dipertaruhkan. Para petinggi hukum tidak perlu berteriak-teriak minta kepada masyarakat agar menghormati pengadilan. Cukuplah apabila pengadilan di tingkat PN, PT ataupun MA membuat putusan yang bermutu tinggi, maka rasa hormat itu akan datang dengan sendirinya.

Kiranya masyarakat dapat memberikan penilaian tersendiri terhadap mutu putusan para hakim. Haruslah disadari benar bahwa menegakkan wibawa pengadilan tidakah semudah membalik telapak tangan. Sistem peradilan di Indonesia yang merupakan warisan kolonial Belanda sedikit banyak menyulitkan dalam prakteknya. Sisa-sisa perilaku sebagai bangsa terjajah masih tampak di kalangan para hakim.Sebagai contoh, sampai saat ini kita masih bisa melihat digunakannya Osterman Arrest dari Hoge Raad Belanda sebagai contoh tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dari sisi ini setidaknya kita dapat melihat adanya tiga hal, yaitu; pertama, hakim-hakim kita tidak mempunyai kepercayaan diri untuk mengutip yuriprudensi dari Mahkamah Agung Indonesia. Kedua, kemungkinan memang tidak ada putusan hakim (MA) yang dapat dianggap berkualitas kasus itu. Ketiga, menganggap yuriprudensi asing selalu lebih valid dan bermutu.

Munculnya kritik-kritik terhadap keberadaan lembaga peradilan tidak lain karena peradilan kita tidak dapat memberikan pengayoman kepada warga masyarakat. Putusan perngadilan yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu tidak dapat terpenuhi. Adanya isu mafia peradilan, keadilan dapat dibeli, munculnya bahasa-bahasa yang sarkastis dengan plesetan HAKIM (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang), KUHAP diplesetkan sebagai Kurang Uang Hukuman Penjara, tidaklah muncul begitu saja. Kesemuanya ini merupakan “produk sampingan” dari bekerjanya lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Ungkap-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerja lembaga-lembaga hukum yang tidak profesional maupun putusan hakim/putusan pengadilan yang semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis.

Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedapkan empat tujuan hukum di atas dalam setiap putusan yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu “hukum untuk kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, pada akhirnya tidak hanya dikatakan sebagai Law and Order (Hukum dan Ketertiban) tetapi telah berubah menjadi Law, Order dan Justice (Hukum, Ketertiban, dan Ketentraman). Adanya dimensi keadilan dan ketentraman yang merupakan manifestasi bekerjanya lembaga pengadilan, akan semakin mendekatkan cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai tuntutannya adalah semata-mata peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Pada umumnya bagi praktisi hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja atau melihat dari sumber hukum yang formil.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

· Untuk Lembaga Penegak hukum

Tegakanlah hukum sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai UU

· Untuk masyarakat

Patuhi lah segala peraturan yang berlaku diindonesia karena hukum ada untuk menentramkan bukan mengekang.

DAFTAR PUSTAKA

Peters, AAG, dan Koesriani Siswosoebroto, 1990, Hukum dan Perkembangan Sosial Buku III, Jakarta, Sinar Harapan

Pujirahayu, Esmi Warassih, 2001, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNDIP

World Bank, 2005, “Menciptakan Peluang Keadilan Laporan atas Studi “Village Justice in Indonesia” dan “Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Aspirasi Reformasi Hukum di Tingkat Lokal”, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Yoyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993

Kamis, 21 Desember 2017

RESEP WADAI CINCIN

Bahan-bahan :

3 porsi

1/2 liter beras pera rendam 1 jam tumbuk halus
1/4 kg gula merah aren asli
1/4 kg gula pasir
1/4 gelas belimbing air
1 liter minyak goreng
1/4 sdt garam

Langkah :

30 menit

Rebus air beserta gula merah, gula pasir, dan garam sampai mendidih dan gula larut
Setelah mendidih dan gula larut. Tuang kedalam baskom, masukkan tepung beras sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan centong kayu.apabila adonan terasa encer tambahkan tepung beras selagi adonan masih hangat.

Dinginkan adonan sebelum digoreng..setelah adonan benar-benar dingin, uleni sampai kalis. Dan siap digoreng

*Apabila adonan terlalu kental dan keras, encerkan adonan dengan cairan gula pasir kental (sirup gula pasir) sampai kalis saat diuleni..
Panaskan minyak sampai benar-benar panas

Ambil adonan sekepa, kepal-kepal adonan sampai padat,pipihkan adonan,bentuk segi empat diatas daun pisang atau plastik bening yang telah diolesi minyak agar tidak lengket saat diangkat akan dimasukkan kedalam minyak panas.

Buat lobang 2x2 dengan jari
Angkat adonan beserta daun, balik ditelapak tangan masukkan kedalam minyak panas, setelah berwarna kuning,balik dan angkat, tiriskan wadai (kue) diatas kertas koran agar minyak terserap
Setelah dingin dan minyak benar-benar tiris, wadai (kue) ini dapat bertahan hingga 1 bulan asal tidak terkena air.
Wadai (kue) ini dapat juga dibentuk seperti donat mini, tetapi tmenggoreng dengan menggunakan minyak tidak terlalu panas dan api sedang, agar wadai (kue) masak merata dan tidak hangus..

RESEP WADAI AMPARAN TATAK KHAS BANJARMASIN

Bahan-bahan

500gr tepung beras
1 sisir pisang Mahuli
500 cc Santan Kental
500 cc Santan sedang
150gr Gula pasir
1\2 sdt garam
Langkah

120 menit
1. Masukan tepung beras 400gr aduk bersama santan sedang hingga rata, beri gula hingga. Larut saring agar halus
2. Potong2 pisang msukan dlm adonan tepung tadi kemudian kukus. ± 20 metnt dalam loyang kukusan yang sudah dipanaskan
3. Sambil menunggu 20mnt. Kukusan,masukan santan kental dalam. Wadah beri garam & 100 gr tepung beras sisa aduk hingga rata
4. Setelah 20mnt tuang perlahan adonan santan kental td ke atas adonan. Tepung, tunggu hingga santan bagian atas mulai mengeluarkan minyak (sisa wktu 1jam 40mnt) angkat dinginkan & potong sesuai selera

BUDAYA dan PENDIDIKAN DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Demokrasi bukan berarti kekuasaan di tangan penguasa, akan tetapi kekuasaan penuh di tangan rakyat

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di Negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Pelaksanaan sistem pemerintahan yang demokratis menjadi dambaan setiap warga negara. Beberapa ahli membuat indikator terhadap pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Namun pada masa sekarang ini, dimana penduduk Negara Indonesia yang berjumblah ratusan ribu bahkan jutaan orang. Demokrasi langsung akan sangat mustahil untuk dilaksanakan, sehingga dibutuhkan Lembaga Perwakilan Rakyat yang anggota-anggtanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang rahasia jujur dan adil. Karena hal itu Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan yang berlandaskan Pancasila.

Demokrasi pada masa kini antara lain menyangkut hal-hal memilih dan hak untuk dipilih serta menyangkut juga dengan adanya pengakuan terhadap kesetaraan diantara warga Negara dengan melakukan partisipasi politik, kebebasan menyuarakan pendapat, memperoleh informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya. Upaya untuk menuju demokrasi yang mantap membutuhkan partisipasi dari segenap elemen, dan organisasi-organisasi sosial lainnya karena demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya. Yang pertama perlu dipahami bersama adalah segenap elemen warga negra harus bersepakat bahwa nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang harus dikedepankan dalam keseluruhan proses. Namun pada masa sekarang ini demokrasi di Indonesia sangat memprihatinkan banyak masyarakat yang berdemokrasi secara kebablasan artinya banyak masyarakat yang Berdemokrasi namun tidak memenuhi etika berdemokrasi misalkan suatu masyarakat yang berunjuk rasa (kebebasan mengemukakan pendapat) namun mereka menjadi anarkis dan keluar dari konteks berdemokrasi tersebut.masyarakat harus lebih memperhatikan nilai-nilai berdemokrasi berlandaskan pancasila agar warganya menjadi masyarakat madani yaitu wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana perikehidupan yang mandiri, berkeadilan sosial, dan sejahtera.

Agar menjadi masyarakat madani ada syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya civic engagement yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antarsatu dengan lain yang sangat penting artinya bagi bangunan politik demokrasi (Saiful Mujani, 2001). Masyarakat madani (civil society) dan demokrasi bagi Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman dan konsensus. Tatanan nilai-nilai masyarakat tersebut ada dalam masyarakat madani. Karena itu demokrasi membutuhkan tatanan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat madani.

Untuk itu agar masyrakat di Indonesia menjadi masyarakat madani diperlukan kesadaran hukum, berdemokrasi yang berlandaskan pancasila yang mana Prinsip dasar demokrasi pancasila adalah hasil berpikir dan ciptaan manusia Indonesia sebagai bagian integral dari sosial budaya bangsa Indonesia. Pikiran dasar yang berkembang merupakan upaya bersama manusia Indonesia dalam rangka memecahkan berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya. Untuk itu, unsur kebersamaan yang dijiwai oleh prinsip kekeluargaan menjadi faktor utama, dengan demikian, hasil pemecahan masalahnya tetap berada dalam konteks kegotong royongan dan kebahagiaan hidup bersama pula agar menjadi masyarakat madani yang merupakan wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana perikehidupan yang mandiri, berkeadilan sosial, dan sejahtera. Masyarakat madani mencerminkan sifat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipasi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial

Agar bisa menjadi masyarakat madani maka diperlukan untuk membangun budaya/perilaku masyarakat yang demokratis, dibutuhkan metode pendidikan demokrasi yang efektif. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar dapat diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilainilai demokrasi. Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga hal; pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri. Kedua, demokrasi adalah sebuah learning process yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat (Zamroni, 2004). Pada tahap selanjutnya pendidikan demokrasi akan menghasilkan masyrakat yang mendukung sistem politik yang demokratis.

Sistem politik demokrasi hanya akan langgeng apabila didukung oleh masyarakat demokratis. Yaitu masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi serta berpartisipasi aktif mendukung kelangsungan pemerintahan demokrasi di negaranya. Oleh karena itu setiap pemerintahan demokrasi akan melaksanakan sosialisasi nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda. Kelangsungan pemerintahan demokrasi bersandar pada pengetahuan dan kesadaran demokrasi warga negaranya. Pendidikan pada umumnya dan pendidikan demokrasi pada khususnya akan diberikan seluas-luasnya bagi seluruh warganya. Warga negara yang berpendidikan dan memiliki kesadaran politik tinggi sangat diharapkan oleh negara demokrasi. Hal ini bertolak belakang dengan Negara otoriter atau model diktator yang takut dan merasa terancam oleh warganya yang berpendidikan.

Sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan demokrasi adalah bagian darimsosialisasi politik negara terhadap warganya. Namun demikian, pendidikan demokrasi tidaklah identik dengan sosialisasi politik itu sendiri. Sosialisasi politik mencakup pengertian yang luas sedangkan pendidikan demokrasi mengenai cakupan yang lebih sempit. Sesuai dengan makna pendidikan sebagai proses yang sadar dan renencana, sosialisasi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terencana, terprogram, terorganisasi secara baik khususnya melalui pendidikan formal. Pendidikan formal dalam hal ini sekolah, berperan penting dalam melaksanakan pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Sistem persekolahan memiliki peran penting khususnya untuk kelangsungan sistem politik demokrasi melalui penanaman pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi di atas tubuh bangsa yang telanjur berwatak liberal karena lebih mengutamakan kebebasan (freedom) ketimbang keadilan (justice) dengan para elite politik berwatak selebriti, telah mengancam kultur demokrasi warisan para founding father. Semangat individualistik, pragmatik, dan selfishness yang menjadi watak? demokrasi narsisistik? memangsa nilai-nilai virtue yang berakar pada kultur politik bangsa, seraya menghancurkan nilai- nilai kebersamaan, kolektivitas, dan persatuan melalui politik pengabaian rakyat. untuk itu pendidikan serta budaya demokrasi yang berlandaskan pancasila harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda bangsa agar warga Negara Indonesia menjadi masyarakat yang madani yang menjunjung tinggi nasionalisme etika dan moral bangsa.

ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH YANG DITIMBULKAN OLEH MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik ( Choirul Mahfud. 2006. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm 75 ).

Budaya di dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting karena menjadi alat perekat di dalam suatu komunitas. Oleh sebab itu, setiap negara memerlukan politik kebudayaan (Harrison and Huntington, 2000). Bahkan Gandhi menunjukkan bahwa budaya sebagai alat pemersatu bangsa. Senada dengan itu, Soedjatmoko (1996) mengungkapkan Indonesia memerlukan adanya suatu politik kebudayaan sebagai upaya mengikat bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar. Yang kemudian keberagaman budaya itulah yang melahirkan multikulturalisme di Indonesia.

Keragaman budaya menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun kondisi aneka budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah itu muncul jika tidak ada komunikasi antara budaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain ini justru dapat menjadi konflik. Sebab dari konflik-konflik yang terjadi selama ini di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya keragaman identitas etnis, agama, dan ras.

Apabila dari masing-masing budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang plural tersebut dapat dihimpun dan digalang tentunya akan merupakan suatu kekuatan yang dahsyat melawan arus globalisasi, tetapi Monokulturalisme akan mudah disapu oleh arus globalisasi, sedangkan multikulturalisme akan sulit dihancurkan oleh gelombang globalisasi jika memang suatu keanekaragaman tesebut dapat tetap bertahan dengan memegang teguh nilai-nilai pancasila.

Adapun penyebab dari konflik tersebut ialah :

a. Etnosentrisme

Menurut zatrow (1989) bahwa setiap kelompok etnik meiliki keterikatan yang tinggi melalui sikap etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan suatu kecendrungan untuk memandang norma-norma, nilai-nilai, dalam kelompoknya sendiri sebagai absolute dan digunakan sebagai standar untuk mengukur dan bertindak terhadap semua kebudayaan yang lain.

Jadi, menurut penulis bahwa etnosentrisme merupakan suatu sikap yang memusatkan dan anggapan yang menyatakan bahwa kebudayaannya sendiri jauh lebih baik daripada budaya-budaya yang lain dan tidak mau menerima kebudayaan lain.

b. Eksklisivisme

Merupakan suatu paham yang mempunyai kecendrungan ingin memisahkan diri dari masyarakat (Dendi Sugono (red)., kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 2008), hlm. 357).

c. Primordialisme

Primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan. Sikap ini tercermin dari anggapan suku bangsanya adalah yang terbaik. Perasaan Superior, menganggap lebih rendah suku yang lain adalah sikap yang kurang terpuji bagi Masyarakat multikultur yang sangat rentan mengundang konflik. ( Ranjabar, Jacobus : 2006 )

d. Etnosentrisme

Etnosentrisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Indonesia bisa maju dengan bekal kebersamaan. ( Ranjabar, Jacobus : 2006 )

e. Diskriminatif

Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena bisa memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara( Ranjabar, Jacobus : 2006 )

f. Stereotip

Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keragaman suku bangsa. tetapi, Tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan hingga membentuk sebuah kebencian. ( Ranjabar, Jacobus : 2006 )

Dengan berbagai faktor-faktor tersebut akan rentan untuk Indonesia terpecah bila tidak ditangani dari dini berbagai faktor tersebut. Lalu bagaimana alternatif pemecahan masalah yang ditimbulkan masyarakat multikultural saat ini ?

Berikut alternatif pemecahan masalah yang ditimbulkan masyarakat multikultural :

1. Asimilasi

Adalah suatu proses yang dimana seseorang meninggalkan kebudayaanya untuk menjadi bagian budaya yang berbeda. Sehingga melalui asimilasi ini kelompok-kelompok etnis yang berbeda secara bertahap akan mengadopsi budaya dan nilai-nilai yang ada dalam kelompok bedar masyarakat.

2. Metode menghindari

Metode ini adalah salah satu alternative pemecahan masalah yang mana salah satu pihak berusaha menarik diri ataupun menghindar dari konflik. Dalam metode ini orang/ kelompok-kelompok yang berkonflik dipisahkan dan memiliki inisiatif untuk menghindari konflik.

3. Akomodasi

Bila sudah terlanjur terjadi konflik disuatu masyarakat cara pemecahan masalah yag cukup efektif ialah dengan akomodasi dengan menciptakan kondisi damai untuk sementara sampai kesepakatan untuk memenuhi tujuan bersama tercapai. Tujuan dari akomodasi adalah memelihara hubungan baik sampai salah satu pihak mengalah.

4. Kompromi

Dengan cara melakukan perundingan damai dengan mencari akar yang dianggap menjadi permasalaahan sehingga akan dicapai suatu kesepakatan damai.

5. Kolaborasi

Yaitu dengan cara memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yang berkonflik dengan cara berkompromi dan diajak untuk bekerja sama.

6. Pengurangan Konflik

Dengan mengganti tujuan yang menimbulkan konflik dengan tujuan yang dapat diterima oleh kedua pihak.

Dengan berbagai macam potensi konflik pada masyarakat multicultural, sangat perlu pencegahan dini agar Indonesia tidak terpecah hanya karena perbedaan yang menjadi dasar konflik tersebut.

Adapun salah satu penanaman rasa toleransi sejak dini yaitu dengan cara mengajarkan peserta didik pada jenjang sejolah dengan menyelipkan pendidikan muktikultural kesetiap mata pelajaran disekolah.

Melalui pendidikan multikultural sejak dini diharapkan anak mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan usage (cara individu bertingkah laku); folkways (kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat), mores (tata kelakuan di masyarakat), dan customs (adat istiadat suatu komunitas).

Howard (1993) berpendapat bahwa pendidikan multukultural member kompetensi multikultural. Pada masa awal kehidupan siswa, waktu banyak dilalui di daerah etnis dan kulturnya masing-masing. Kesalahan dalam mentransformasi nilai, aspirasi, etiket dari budaya tertentu, sering berdampak pada primordialisme kesukuan, agama, dan golongan yang berlebihan. Faktor ini penyebab timbulnya permusuhan antar etnis dan golongan

Hal senada juga ditekankan oleh Musa Asya’rie (2004) bahwa pendidikan multikultural bermakna sebagai proses pendidikan cara hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural, sehingga peserta didik kelak memiliki kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat.

Dengan pendidikan multikultural peserta didik mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati, toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender, dan kemampuan akademik (Farida Hanum, 2005).

DAFTAR PUSTAKA

Ranjabar, Jacobus.2006.Sistem Sosial Budaya ( Suatu Pengantar ). Bogor : Ghalia. Indonesia

Choirul Mahfud. 2006. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Musa Asy’arie. 2004. Pendidikan Multikutlural dan Konflik 1-2. www.kompas.co.id. Akses April 2017

GURUKU PAHLAWANKU

Andai kata matahari tiada

Dunia akan beku dan bisu

pelangi tiada akan pernah terpancar

kehidupan tiada akan pernah terlaksana

Disaat titik kegalauan menghampiri

Terlihat setitik cahaya yang kami cari

Yang nampak dari sudut-sudut bibirmu

Dan gerak-gerik tubuhmu

Engkau sinari jalan-jalan kami yang buntu

Yang hampir menjerumuskan masa sepan kami

Engkau terangi kami dengan lentera ilmu mu

Yang tiada akan pernah sirna di terpa angin usia

Guru........

Engkau pahlawan yang tak pernah mengharapkan balasan

Disaat kami tak mendengarkan mu

Engkau tak pernah mengeluh dan menyerah

Untuk mendidik kami

Darimu kami mengenal banyak hal

Tentang mana warna yang indah

Tentang garis yang harus di lukis

Juga tentang kata yang harus dibaca

Engkau membuat hidup kami berarti

Guru......

Tiada kata yang pantas kami ucapkan

Selain terimakasih atas semua jasa-jasa mu

Maafkan kami bila telah membuatmu kecewa

Jasa-jasa mu akan kami semat abadi sepanjang hidup kami

Terimakasih guruku, engkau pahlawan ku